Tajuk Papua.Id, Nabire – Pemerintah pusat telah menetapkan Nabire sebagai Ibu kota Provinsi Papua Tengah beberapa waktu lalu bersama dua kota lainnya, yakni Wamena sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan dan Merauke sebagai ibu kota Provinsi Papua selatan.
Terkait dengan penetapan Nabire sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah, maka dewan adat Papua, Kabupaten Nabire Herman Sayorin sangat mendukung keputusan pemerintah tersebut. Namun Herman berharap pemerintah harus jeli dalam melihat perkembanga pasca keputusan yang dikeluarkan.
“Pemerintah harus jeli dalam melihat perkembangan situasi pasca penetapan Nabire sebagai Ibu kota Provinsi, karena dapat menjadi celah besar untuk orang-orang yang tidak sependapat. Termasuk mempersiapkan segala sesuatu kaitannya dengan keberadaan 6 suku pemilik tanah adat Nabire, sehingga tidak menjadi kepentingan kelompok tertentu ,”kata Herman, Selasa (26/7)
Hal lain adalah berkaitan dengan persoalan tapal batas yang dikatakannya dikuasai oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Harus dipertimbangkan secara matang, karena wilayah yang berada di tapal batas sekian puluh tahun dikuasai KKB. Pemerintah harus menyelesaikan konflik itu di 7 wilayah kultur. “katanya.
Dirinya juga berharap semua pihak menerima putusan pemerintah terkait DOB, termasuk putusan ibu kota provinsi di masing-masing provinsi baru nantinya. Dia juga mengaku jika sebelumnya telah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo soal Nabire tidak mau bergabung dengan Meepago dan memilih ke Seireri.
“Saya telah sampaikan ke publik bahwa biarkan semua mengalir dan kita harus yakin semua ada karna campur tangan Tuhan, termasuk DOB ini. Berbicara adat maka berbicara vertikal dengan Tuhan dan kita harus siap menerima perubahan dan perubahan itu bagaimana menuju kehidupan yang sejahtera. Soal Nabire Presiden sampaikan bahwa tidak boleh menyebutkan soal kultur sebagai dasar pemekaran, karena akan menimbulkan kecemburuan dan potensi konflik, “ucapnya.
Diakuinya, pihaknya bersama 6 Kepala suku lain di Nabire, menyepakati penyerahan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi ibu kota. Namun demikian pihaknya meminta adanya MoU terkait itu dengan Pemerintah.
“Intinya kalau kami serahkan lahan sebagai ibukota, harus ada MoU, sehingga letak ibu kota nantinya tetap tidak berubah,”ucapnya.
“Saya selaku Ketua Dewan Adat Kabupaten Nabire sangat mendukung Keputusan Pemerintah soal DOB dan mendukung langkah Wamendagri John Wempi Wetipo berkunjung ke Nabire untuk mengecek kesiapan Nabire sebagai ibu kota Provinsi PapuaTengah,”ucapnya.
