TajukPapua.id Jayapura,- Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw mengakui pemerintah Papua tidak lagi membiayai pendidikan mahasiswa yang berkuliah di luar negeri karena keterbatasan anggaran. Mahasiswa diminta berhemat.
” Kami harus sampaikan kepada adik-adik agar lebih hemat karena kami tidak mampu untuk membiayai lagi, dana otsus sudah dikembalikan ke Kabupaten Kota dan juga Provinsi Pemekaran, tetapi masih ada beban yang tidak bisa diselesaikan,” ujar Jhony Banua Rouw kepada Wartawan, Senin (18/12/2023)
Ia menceritakan bahwa dirinya telah bertemu langsung dengan Pj Walikota Jayapura dan juga Pj Bupati Kabupaten Jayapura dan mengungkapkan jika Kabupaten Kota memiliki dana Otsus yang sedikit tetapi beban Beasiswanya sangat besar dan ini juga menjadi masalah.
Johnny menyebut persoalan ini tak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang kurang tepat disaat pemprov Papua sedang dalam masa transisi akibat adanya daerah pemekaran daerah otonomi baru.
” Menurut saya Pemerintah Pusat yang salah. Mereka tidak melihat data, dan kebijakan mereka tidak tepat. Karena yang transfer dana ke kabupaten Kota itu Pemerintah Pusat bukan kami. Oleh karena itu, Mahasiswa afirmasi harus lebih jeli mengatur keuangan dengan baik, karena akan menjadi problem yang berat kedepannya,” ujarnya
Menurutnya, pihak DPR Papua sudah berjuang dengan banyak cara , bahkan sudah menggunakan dana cadangan tetapi masih saja ada problem dan tak mampu menuntaskan permasalahan beasiswa ini.
“Kami sudah bentuk pansus Beasiswa, dan kami sepakati baiknya ade-ade calon mahasiswa dan orang tua yang mempunyai anak-anak yang mau berangkat, saran kami sebaiknya dipertimbangkan kembali karena konsekuensi biaya,” wantinya
Orang tua diminta mempertimbangkan dalam mengirim anak-anak kuliah diluar negeri karena memang pemerintah provinsi tidak memiliki biaya
“Kami tidak bilang bahwa tidak boleh berangkat, tetapi dipertimbangkan dengan baik, karena posisi keuangan kita sekarang ini tidak baik-baik saja. Dan pemerintah tidak mampu lagi untuk menghandle soal biaya beasiswa afirmasi kalau tidak ditolong oleh Pemerintah pusat, karena sudah dua tahun kami DPR Papua pasang badan untuk masalah beasiswa ini,” akuinya.
Iya pun meyakini tunggakan biaya beasiswa afirmasi mulai dari Juli – Desember ini mereka tidak akan bayarkan, dan tahun depan mungkin tidak akan bisa dibayarkan.
“Karena soal beasiswa ini kami sudah menyurati Presiden untuk bertemu dan menyampaikan apa yang menjadi masalah kami. Mungkin Presiden tidak dengar apa yang menjadi keluhan kita, beliau hanya mendapat laporan-laporan yang bagus. Tetapi kenyataan di lapangan ini sangat menyusahkan mahasiswa kita,” pungkasnya.
