Tajuk Papua.Id, Sentani – Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara( AMAN) terpilih untuk periode 2022-2027, Rukka Simolingga mengungkapkan setidaknya ada 30 rekomendasi dari pleno Kongres Aman yang sudah dilaksanakan di Tanah Tabi, salah satunya segera menarik pasukan non organik dari wilayah masyarakat adat di seluruh Indonesia.
“Kongres menuntut pemerintah menarik pasukan non organik dari wilayah adat khususnya yang berhadapan dengan konflik sumber daya alam dengan perusahan-perusahan dan proyek pembangunan,” kata Simolingga kepada wartawan saat jumpa pers yang digelar,Minggu 30/10/2022.
Menurut Rukka, banyak pasukan TNI-Polri yang dipaksa ikut mengamankan objek yang dibangun pemerintah dan korporasi. Padahal kata Rukka, masyarakat tidak melawan investasi, tetapi yang dilawan adalah paksaan pemerintah mengambil alih hutan dan lahan masyarakat adat sehingga menggunakan aparat TNI-Polri untuk menakuti masyarakat adat.
Selain itu rekomendasi lainnya adalah meminta Presiden membentuk kembali Satuan Tugas Masyarakat Adat (Satgas).
“Satgas ini sudah digagas sejak 2015 tetapi sampai dengan saat in belum dibentuk kembali.”jelas Rukka.
Rukka, menjelaskan bahwa satgas masyarakat bertugas untuk mengurai peta jalan untuk penyelesaian konflik yang sedang terjadi dan menjadi jembatan untuk memulai konsolidasi dalam rangka perbaikan draf rancangan UU masyarakat adat yang ada di DPR RI saat ini.
“Di Negara ini banyak masyarakat adat yang terancam hampir punah. Ini butuh perhatian khusus. Termasuk di Ibu Kota Negara (IKN), kita masih melakukan observasi, apakah layak layak disebut akan terancam punah,”kata perempuan Tanah Toraja ini.
Rekomendasi lainnya adalah pemerintah harus menyelesaikan kasus pelanggaran Ham di berbagai wilayah.” Ada banyak kasus di Komnas Ham harus digali kembali.”ujar Rukka.
